Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 188/2023, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir. Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Lunardi Basuki sebagai Komisaris Utama, Sasongko Basuki sebagai Direktur Utama, dan Roslin Octavia Basuki sebagai Direktur merupakan saudara kandung yang mana memenuhi kriteria hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

Tidak terdapat informasi mengenai perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tata Kelola Perusahaan

Perseroan telah memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana telah diatur oleh OJK dan BEI. Sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-305BEJ/07-2004 Peraturan No. I-A mengenai Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Sekuritas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat dengan menunjuk Komisaris Independen, Direktur Tidak Terafiliasi dan Sekretaris Perusahaan untuk menyampaikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh pemegang saham investor maupun regulator.

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perseroan telah berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di setiap kegiatan usaha Perseroan, mutlak diperlukan dalam upaya membangun organisasi kompetitif dengan mutu sumber daya manusia yang handal. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Perseroan secara terus-menerus berupaya melakukan perbaikan serta penyempurnaan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik dengan membuat kebijakan-kebijakan internal Perseroan yang selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Komite Audit

Struktur Komite Audit

Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. IPO/LEG/0923/012 tanggal 20 September 2023 tentang Pembentukan Komite Audit PT Multi Spunindo Jaya Tbk. No. IPO/LEG/0923/012 juncto Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. IPO/LEG/1023/002 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Komite Audit, susunan keanggotaan Komite Audit Perseroan sampai dengan 19 September 2028 adalah sebagai berikut:

Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Tugas Komite Audit diantaranya:

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana termaktub dalam Peraturan OJK No. 55/2015 yang mengatur hal – hal sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajmen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntasi dan pelaporan keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber data perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal (Unit Audit Internal), manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli yang independen diluar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Selama tahun 2023 Komite Audit belum pernah melakukan Rapat dikarenakan Komite Audit baru diangkat pada September 2023. Akan tetapi Komite Audit sejak diangkat berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

Unit Audit Internal

Unit Audit Internal sebagai salah satu organ pendukung Direksi yang bersifat independen, membantu Direksi dalam memastikan fungsi pengendalian internal Perusahaan berjalan dengan baik. Tujuan utama adanya divisi ini adalah untuk membantu Perusahaan dalam mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang terdisiplin dan sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola (governance).

Perseroan telah menyusun dan membentuk Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 56/2015. Piagam Audit Internal Perseroan sebagaimana termaktub dalam Piagam Audit Internal No.: IPO/LEG/0923/017 tanggal 20 September 2023, Perseroan telah menunjuk Tinny Agustina selaku Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan No.: IPO/LEG/0923/013 tanggal 20 September 2023, tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Multi Spunindo Jaya.awah Dewan Komisaris.

Unit Audit Internal Perusahaan telah dilengkapi Piagam Audit Internal yang didalamnya menjelaskan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab seorang auditor. Piagam Audit Internal menetapkan posisi Audit Internal di Perusahaan, memberikan wewenang untuk memiliki akses terhadap dokumen, personil, dan properti yang terkait dengan pelaksanaan penugasan audit, dan menegaskan ruang lingkup pekerjaan audit.

Dalam menjalankan fungsinya, Fungsi Unit Audit Internal Perseroan berpedoman pada penjabaran tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang tertuang dalam SK pengangkatan Audit Internal. Adapun muatan Piagam Audit Internal antara lain memuat terkait Posisi fungsi Audit Internal dalam organisasi; Kewenangan fungsi Unit Audit Internal untuk mendapatkan akses tak terbatas ke seluruh departemen, dokumen, property dan personil yang terkait dengan penugasan audit; dan Ruang lingkup fungsi Unit Audit Internal.

Tugas dan tanggung jawab Unit Satuan Pengawas Internal adalah sebagai berikut:

1. Menilai kelayakan dan kehandalan pengendalian internal perusahaan;
2. Menilai kelayakan pengelolaan risiko usaha oleh manajemen;
3. Menilai ketaatan personal terhadap kebijakan manajemen, rencana organisasi, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memastikan perlindungan terhadap asset perusahaan (safe guarding of assets);
5. Memastikan tingkat kehandalan data akuntansi;
6. Menilai penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efesien;
7. Mencegah dan mendeteksi terjadinya kecurangan (fraud); dan
8. Memberikan jasa konsultasi manajemen, terutama terkait masalah akuntansi, keuangan, pengendalian biaya (cost control), pengelolaan risiko usaha, dan implementasi prinsp-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Perseroan tidak memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. Sehingga fungsi Nominasi dan Remunerasi akan dijalankan oleh Dewan Komisaris sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat 2 POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perushaan Publik.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Perseroan tidak memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. Sehingga fungsi Nominasi dan Remunerasi akan dijalankan oleh Dewan Komisaris sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat 2 POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perushaan Publik.

Berikut adalah riwayat hidup dari Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) :

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang meliputi:
   1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
   2. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
   3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
   4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
   5. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan umum lainnya.
5. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungi Sekretaris Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
6. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perseroan.
7. Dalam rangka mengingkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.
8. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.
9. Setiap infromasi yang disampaikan oleh sekretaris perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi Perusahaan.
10. Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan merecord Agenda, Minute, Kebijakan, Keputusan, dan data-data yang dihasilkan didalam Rapat Gabungan Komisari dan Direksi.
11. Membantu Direksi dalam pemecahan masalah-masalah Perusahaan secara umum.
12. Menata-usahakan serta menyimpan dokumen-dokumen Perusahaan.
13. Menata-usahakan serta menyimpan dokumen-dokumen Perusahaan.
14. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau shareholder atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi perusahaan:
    1. Laporan Keuangan Tahunan (Audited);
    2. Laporan Kinerja Perseroan Tahunan (Annual Report);
    3. Informasi Fakta Materi;
    4. Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dll);
    5. Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014. Untuk menghubungi sekretaris perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Pendidikan dan/atau Pelatihan Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Guna menunjang fungsinya sebagai perangkat pendukung Perseroan, Perseroan memberikan kesempatan kepada Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Diharapkan dengan adanya pendidikan dan/atau pelatihan tersebut, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal dapat meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga memberikan dampak positif bagi Perseroan.